Lembaga Tatar Sunda Akan Buka Kantor Hukum Resmi

Managing Pantners Kantor Hukum Rahmat Aminudin & Rekan, Rahmat Aminudin, SH akan menjadi salah satu pembicara atau pengisi materi dalam Pelatihan Paralegal untuk Posbakum Tatar Sunda bagian Unit Hukum dari Lembaga Tatar Sunda, bertempat di Lembah Jurig, Lembah Tatar Sunda Cibungbulang Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Ketua Umum Lembaga Tatar Sunda, Diansyah Putra Gumay, SE, S.Kom, MM yang biasa dipanggil Abah Gumay mengatakan, kegiatan Pelatihan Paralegal Posbakum Tatar Sunda yang nantinya akan diselenggarakan tersebut akan dipaparkan mengenai implementasi Bantuan Hukum di Indonesia. “Kita juga akan membuka kantor hukum resmi, sekarang ini sedang mengurus izin dan legalitasnya,” kata Gumay.

Bantuan Hukum (Bankum) merupakan Program Nasional berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak konstitusi sesuai Pasal 28D UUD RI Tahun 1945 bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara agar setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama di muka hukum.

Sementara Rahmat Aminudin, SH mengatakan, tanpa kehadiran Negara, sangat mungkin orang miskin tidak akan atau kesulitan mendapatkan akses keadilan. Oleh karena itu melalui UU No. 16 Tahun 2011 negara memberikan bantuan hukum apabila ada orang/kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia. Kerangka pengaturan hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana diatur secara khusus dalam Pasal 56 KUHAP”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang miskin yang diancam dengan ancaman pidana penjara diatas 5 tahun wajib diberikan hak atas bantuan hukum. Hak ini kemudian bisa dikecualikan dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan advokat (Penjelasan KUHAP Pasal 56 (1) ).

“Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia,” pungkas Rahmat. ( Red.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *