kapolri soroti kasus perampasan oleh preman berkedok debt collector

Polri gencar menangkap preman dan preman berkedok Debt Collector pembuat resah masyarakat, adanya teror dari Debt Collector di jalanan dan mengambil unit motor atau Mobil konsumen yang terlambat membayar, dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Sebab hal ini telah diatur oleh Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Prilaku finance yang menggunakan jasa preman berkedok debt collector untuk mengambil unit motor atau mobil tidak dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Terlebih unit mobil dan motor konsumen atau kreditur wajib didaftarkan ke Fidusia.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dikatakan, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian bukan Preman berkedok Debt Collector. Sedangkan pihak Leasing harus tunduk kepada hukum indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang semua perbankan.

Adapun unit motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani dan pihak Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya.

Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan Debt Collector.

Keberadaan preman berkedok Debt Collector juga mendapat sorotan tajam Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia menegaskan, apapun itu alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindaklanjuti polisi, karena itu bagian dari teror kepada masyarakat.

“Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, Aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” kata Kapolri.

Secara trpisah, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea berpesan kepada Polri agar menangkap para preman dan preman yang berkedok debt collector. Karena mereka menjadi teror dan resahkan masyarakat.

Dalam kutipan singkatnya yang diunggah di Youtube Hotman Paris Hutapea berharap agar Polri segera menangkap semua preman dan Debt Collector di jalanan, dan menindak tegas pengambil unit yang berada di leasing. “Karena mereka sudah mengancam dan meneror, bahkan resahkan masyarakat,” tegasnya.

Seperti halnya kasus yang menimpa seorang kreditur kendaraan bermotor bernama E Umseki Mukti yang mengalami perlakuan arogan para collector saat kendaraannya ditarik paksa di jalan dari pihak lembaga pembiayaan Andalan Finance (Leasing). Padahal angsuran kendaraannya tinggal sedikit lagi lunas, dan hanya baru telat 2 bulan, dimana saat itu dirinya tengah berurusan dengan istrinya yang tengah sakit dan menjalani opname.

Saat perampasan terjadi, kendaraan tersebut memang sedang dipakai keponakannya. Kesempatan itulah yang dijadikan peluang para debt collector. Mereka memanfaatkan hal itu dengan baik. Segala kelemahan dan keterbatasan, baik hukum dan biaya dijadikan kesempatan pihak leasing, lantaran mereka sudah mengukur dan terbiasa dengan trik seperti ini.

Parahnya lagi, ketika melaporkan hal ini ke pihak kepolisiian, yang didapat korban harus dioper ke sana ke mari, dengan alasan TKP di luar daerah yang membutuhkan biaya bolak balik dan sebagainya.

“Sedianya, jika ada biaya lebih baik bayar cicilan daripada bayar pengacara, bayar biasa sidang, bayar biaya lain lain. Ujungnya konsumen pasrah,” kata Ketua Lembaga Adat Tatar Sunda, Diansyah Gumay.

Gumay yang kembali bersuara menyikapi kasus debt collector berharap, ke depannya ada revisi undang undang dan pengaturan tentang muamalah. Untuk itu harus ada dari lembaganya yang bisa duduk di dewan, sehingga bisa ikut melahirkan undang undang yg berpihak kepada rakyat kecil bukan ke masyarakat atas. ED/UMAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *