Arogansi Dunia Peradilan, Hakim di PN Tamiang Layang Dilaporkan Kuasa Hukum Tergugat

AROGANSI lembaga peradilan kembali terjadi. Kali ini putusan hakim dalam perkara hutang piutang dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai merugikan pihak Tergugat, keluarga Ahli Waris Almarhumah Sri Imbani Y Mebas.

Ada indikasi, pihak keluarga “seakan” diperas para pengambil keputusan di pengadilan tersebut. Buntutnya, kasus ini berujung panjang. Para Tergugat mengadukan para hakim khususnya Hakim Ketua ke Komisi Yudisial RI (KY) dan Bawas MA.

Kuasa Hukum Hussain Shahz Diman, SH dan Rekan, keluarga Ahli Waris Almarhum Sri Imbani Y Mebas ketika dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya membenarkan kalau pihaknya sudah melaporkan Hakim Ketua PN Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah berinisial DI ke Komisi Yudisial RI di Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim saat memutuskan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml.

“Selain melaporkan Hakim Ketua PN Tamiang Layang pihaknya juga telah mendaftarkan Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui PN Tamiang Layang tertanggal Senin Februari 2020, karena pihak Tergugat sangat kecewa dan keberatan atas putusan Majelis Hakim atas perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml,” ujarnya.

Keluarga dan Ahli Waris dari Almarhum Sri Imbani Y Mebas berharap kasus perdata hutang piutang yang diajukan pihak Penggugat dengan barang bukti tiga kwitansi tersebut mendapat putusan yang adil, karena di antara 2 dari 3 kwitansi yang dijadikan tersebut diduga palsu karena tak sesuai dengan tanda tangan asli Tergugat yaitu Almarhum Sri Imbani Y Mebas. Sebab semasa hidupnya almarhumah tidak pernah mengubah tanda tangan dalam menjalankan usahanya.

Hal ini dilihat dari tanda tangan almarhumah beberapa tahun sebelumnya. Untuk itu pihaknya meminta Komisi Yudisial RI menindaklanjuti laporan yang disampaikan dengan Nomor Penerimaan 0155/II/2020/P. “Untuk yang KY dan Bawas MA saya sudah siapkan laporan, sebab laporan pertama 5 Februari terlambat masukan bukti tambahan, karena saya fokus dengan memori banding. Jadi hari ini kita ajukan memori banding,” jelasnya.

Pada intinya, sebagai bagian dari penegak hukum, Hussain selaku advokat memiliki kewajiban moril untk turut serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. “Itu sebabnya mengapa kami ajukan banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan,” tegasnya.

Prinsipnya, baginya sebagai abdi hukum soal kalah dan menang dalam berperkara itu hal biasa. Namun khusus perkara yan ini dirasakan ini sangat ganjil, menciderai rasa kepatutan dan keadilan, menabrak akal sehat dan semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.

“Hakimnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan penuh arogansi, dan tak mencerminkan profesionalitas, rasa tanggung jawab kepada fungsi hukum, kemanfaatan hukum dan cita-cita hukum itu sendiri, yaitu mengabdi kepada tujuan negara,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, demi keberlangsungan penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan, maka segala yang diperkenankan oleh hukum akan ia tempuh, sesuai semboyannya, “tegakan keadilan sekalipun langit runtuh”.

“Jadi dalam kasus ini kami akan tempuh pidana pemalsuannya dan segala konspirasi pihak manapun di dalamnya, dan dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan untuk audensi dengan Komisi III DPR RI, mengkaji kemungkinan untuk mengajukan lagi pengaduan/laporan tentang kode etik dan pedoman prilaku hakim ke KY dan Bawas MA, sambil memperhatikan perkembangan mengenai keseriusan dari Polres Barsel menindaklanjuti laporan dugaan pidana 263 KUHP yang kami sudah ajukan ke Satreskrim Polres Barito Selatan beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, jika ternyata hingga beberapa hari ke depan tidak terlihat adanya keseriusan penanganan penyelidikan pidananya, maka Kuasa Hukum akan mengajukan ke Polda Kalteng bahkan hingga Mabes Polri dan beraudensi dengan Kompolnas agar turut memantaunya. IPUL/BN01/ – KALTENG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *